10 Langkah Pemerintah Mengatasi Krisis Global
Sejumlah peraturan "darurat" dirilis pemerintah dan BI untuk menangkal dampak krisis finansial global terhadap perekonomian Indonesia. Diantaranya dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) UU nomor 25 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Pinjaman. Dengan Perpu ini penjaminan nasabah perbankan dinaikkan dari Rp. 100 juta menjadi Rp. 2 milyar.
BI juga menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing dari 3% menjadi 1% untuk menaikan pasokan dollar di pasar dan menurunkan GWM rupiah menjadi 7,5% dari semula 12,5% untuk menambah likuiditas perbankan.
Pemerintah juga menerbitkan Perpu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengamanan Sistem Keuangan yang mengatur penanganan krisis, termasuk mekanisme Capital Injection untuk sektor keuangan tanpa persetujuan DPR terlebih dulu. Terakhir pada tanggal 28 Oktober lalu, pemerintah mengeluarkan 10 langkan lanjutan untuk mengatasi krisis.
1. Menjaga kesinambungan neraca pembayaran/devisa dengan mewajibkan BUMN menempatkan valuta asing di bank dalam negeri
2. Mempercepat pelaksanaan proyek bilateral dan multilateral
3. Menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah perang harga dengan menginstruksikan BUMN tidak memindahkan dana antarbank
4. Menjaga keprcayaan pasar terhadap Surat Utang Negara (SUN) dengan membeli SUN dipasar sekunder secara bertahap
5. Menjaga kesinambungan neraca pembayaran dengan memanfaatkan bilateral swap arrngement dari bank Jepang, Korea dan Cina
6. Menjaga keberlangsungan ekspor dengan memberi garansi terhadap resiko pembayaran dari pembeli
7. Pungutan ekspor crude palm oil (CPO) menjadi 0%
8. Menjaga kesinambungan fiskal 2009 dengan menyusun APBN 2009 yang memungkinkan pemerintah melakukan perubahan budget segera
9. Mencegah impor ilegal, garmen, elektronik, makanan, mainan anak dan sepatu hanya bisa dimasukkan importir terdaftar
10. Meningkatkan pengawasan barang beredar